REGULASI EKONOMI KREATIF

Artikel ini terbit dalam Koran Sindo 24 November 2017

Hakikat manusia sebagai makhluk yang berakal berkonsekuensi pada tindakannya yang cenderung berfikir, memikirkan segala sesuatu, hingga menghasilkan suatu produk ciptaan. Produk ciptaan inilah yang biasanya berkarakter kreatif, inovatif, dan dapat bernilai ekonomis. Terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera harus ditopang oleh salah satu bidang urusan kenegaraan, yaitu sektor perekonomian. Agar sektor perekonomian menguat, maka harus didukung dengan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
         Di era milineal ini, ekonomi kreatif (ekokraf) menempati posisi yang cukup strategis. Inpres No. 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif merupakan batu pijakan Pemerintah Indonesia dalam menggeser konsep pembangunan ekonomi, dari supremasi sektor industri konvensional menjadi lebih mengandalkan SDM yang kreatif dan inovatif. Bahkan diterbitkannya Perpres No. 6 Tahun 2015 jo. No. 72 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif semakin menunjukkan komitmen Pemerintah dalam meletakkan ekokraf sebagai kekuatan baru perekonomian nasional.
Ekokraf sejatinya merupakan pemanfaatan sumber daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tak terbatas, seperti ide, gagasan, bakat dan kreatifitas (Rohmawaty, 2013). Nilainya terletak pada karakter produknya, dan bukan pada kualitas bahan baku. Kontribusi ekokraf menurut Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2015, dari 784,82 T (2014) meningkat menjadi 852,24 T (2015). Oleh karena itu, mengelola ekokraf merupakan pekerjaan yang amat vital dalam rangka membangun pondasi ekonomi nasional.
Sejauh ini, regulasi ekonomi kreatif tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan. Regulasi yang secara spesifik mengatur ekokraf hanya pada tataran Perpres dan beberapa Perda di sejumlah daerah. Hal ini menjadikan implementasi kebijakan ekokraf terkesan sektoral dan tidak padu. Regulasi yang tersebar ini berdampak pada penanganan yang tersebar pula, misalnya untuk urusan pelindungan hak kekayaan intelektual mengikuti UU 28/2014 tentang Hak Cipta yang dinaungi oleh Kemenkum HAM RI, sementara urusan pemasaran mengikuti UU 7/2014 tentang Perdagangan yang dinaungi oleh Kemendag RI.
Dalam mengimplementasikan kebijakan ekokraf, Bekraf RI mengaku belum mampu optimal mengkoordinir berbagai lintas kementerian yang menangani urusan ekokraf (Sekretaris Utama Bekraf, 2017). Kedudukannya yang hanya mendapat atribusi dari Perpres menjadikan posisi tawarnya belum tinggi. Apabila Pemerintah hendak menjadikan ekokraf sebagai kekuatan baru perekonomian nasional, maka harus disertai reformulasi regulasi. Proses legislasi RUU Ekonomi Kreatif di DPR harus menjadi prioritas dan segera diselesaikan dengan melibatkan para stakeholder ekokraf.
Untuk mengatasi berbagai hambatan dan persoalan yang timbul dikemudian hari, maka terdapat sejumlah rekomendasi. Pengaturan ekokraf harus mampu memadukan sektoralnya penanganan urusan ekokraf, mengakomodasi subjek dan objek ekonomi kreatif baik yang bersifat individual (Fashion, Game, Music, Film, dll.) maupun yang komunal (warisan budaya tradisional), mengatur strategi pembangunan dan pemberdayaan manusia, infrastuktur pendukung, simplifikasi proses pendaftaran dan pendataan produk ciptaan dalam kaitannya dengan pelindungan hukumnya, serta adanya afirmasi berupa pengistimewaan terhadap promosi dan distribusi produk kreatif agar tetap mampu eksis bersaing di pasar global.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Problematik Disharmoni Peraturan dan Kebijakan Pemerintah dalam Konteks Pengaruhnya Bagi Perekonomian Nasional

Pengantar I mpor garam  di awal Tahun 2018 lalu sempat menuai polemik  setelah pemerintah menetapkan P eraturan Pemerintah  No mor  9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri  (PP 9/2018) .   Selain untuk melaksanakan amanat U ndang-Undang  No mor  3 Tahun 2014 tentang Perindustrian  (UU 3/2014) , PP 9/2018 tersebut  ternyata  untuk melegitimasi penerbitan izin impor komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri oleh Menteri Perdagangan pada  4  Januari 2018 . [1] Penerbitan PP 9/2018 tidak hanya menimbulkan persoalan ekonomi, mengingat karut marut lonjakan impor garam untuk memenuhi permintaan garam industri dalam negeri pada satu sisi, dan sesak nafasnya produksi garam petani dalam negeri pada sisi yang lain. Secara hukum, penerbitan PP 9/2018  ini  juga menjadi preseden buruk bagi penataan...
Baca selengkapnya

INI CERITAKU, MANA CERITAMU ?

INI CERITAKU, MANA CERITAMU ??? Assalamu’alaikum wr.wb. Mungkin bermanfaat bagi adik-adik yg sedang dlm kegalauan memikirkan rencana kuliah setelah SLTA. Perkenalkan nama ku Yuniar Riza Hakiki, Nggak banyak basa-basi yaa kawan, aku ingin share pengalamanku selama bertransisi dr seorang “siswa” menjadi “mahasiswa”. tak terbayang fikiran sedikit pun untuk menjadi “mahasiswa”. sewaktu kelas XII, fikiran ku hanya terjurus kalau sudah lulus SMA aku ingin menjadi “Praja” istilah orang yg belajar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Yaa, siapapun yg bertanya ku jawab setelah lulus SMA aku ingin belajar di situ. Saat hiruk-pikuk pendaftaran Perguruan Tinggi, aku menyiapkan planning B, selain berniat daftar di institut itu aku juga daftar di Perguruan Tinggi Negeri. Karena dg mendapat sekolah kedinasan ataupun sekolah negeri biasanya seorang siswa lebih disanjung & amat dihargai oleh banyak orang, terutama guruku SMA. Sambil menunggu jadwal pendaftaran IPDN, aku mendaftar juga di...
Baca selengkapnya

PILKADA DAN CAKADA TERSANGKA

Beberapa hari yang lalu salah satu Calon Gubernur DKI Jakarta ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim POLRI atas dugaan melakukan tindak pidana penistaan agama. Dengan ini masyarakat DKI Jakarta dihadapkan pada pilihan calon kepala daerah yang salah satunya sedang berstatus tersangka. Penulis tidak akan mempersoalkan status tersangka calon yang bersangkutan, melainkan akan membahas mengenai ketentuan yang mengatur status penetapan calon kepala daerah yang sedang berstatus sebagai tersangka. Pembahasan ini didorong atas sejumlah respon dan pertanyaan publik terhadap status tersangka calon kepala daerah/wakil kepala daerah dalam proses pilkada . Pilkada merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi. Makna terpenting dalam demokrasi bukan sekedar terpilihnya calon yang hendak dipilih dalam kontestasi politik semata, melainkan benar-benar untuk menghasilkan proses yang demokratis dan menghasilkan kontestan pemilu yang absah dan berintegritas. Tujuan esensial pemilu sebagai...
Baca selengkapnya