MENCEGAH 'HOAXCRACY" DALAM PILKADA

Artikel ini terbit dalam Harian Republika 30 April 2018
 
Tahun Politik 2018-2019 diwarnai ‘pentas panggung’ politisi Indonesia. Para produser politik tengah merancang skenario politik, menjalin relasi politik, menyusun pemasaran politik, bahkan menyiapkan anggaran untuk pentas yang spektakuler ini. Kontestasi dalam Pilkada 2018 di 171 daerah dan Pemilu 2019 terbukti dirancang dan dipersiapkan segenap aktor politik. Betapa ‘spektrum’ menuju kekuatan politik 2019 tampak jelas dibangun sejak kontestasi Pilkada 2018, salah satunya dengan mengusung dan menyebar kader-kader terbaiknya berkontestasi dalam pentas Pilkada diberbagai daerah.
Pengalaman melaksanakan Pilkada dan Pemilu dengan menjadikan rakyat sebagai subyek, setidak-tidaknya sebagai pemilih aktif (secara langsung) sudah dimulai sejak tahun 2004. Kendati demikian, belum berdampak signifikan terhadap esensi demokrasi. Pilkada masih diwarnai tindakan yang tidak berintegritas. Politik uang (money politics), ujaran kebencian (hate speech), pemberitaan palsu (hoax) atau kampanye hitam (black campaign) masih marak terjadi. Bahkan potensi konflik atas pemanfaatan agama diruang publik, dan pemanfaatan kesukuan untuk kepentingan politik praktis dimungkinkan kembali muncul apabila tak dicegah dan diatasi dengan baik (Despan, 2017).
Masih hangat, betapa kuatnya peran media dalam mengatur konflik dan menentukan pentas Pilkada 2017 lalu. Masyarakat banyak yang terpengaruh pemberitaan media atas suatu masalah yang (di-) timbul (-kan) dalam Pilkada. Dewan Pers pada tahun 2017 mencatat sekitar 43.000 media siber atau online di Indonesia, namun hanya kurang dari 1,5 persen yang dinyatakan terverifikasi. Berdasar data tersebut, tak heran jika pada Januari 2017 Kementerian Kominfo RI menerima aduan/laporan isu SARA dan kebencian mencapai 5.142 laporan, dan untuk hoax sebanyak 5.070 laporan. Kondisi ini dikhawatirkan kembali muncul dan membahayakan proses Pilkada serentak tahun 2018 ini.
Penguasaan atau pendiktian media terhadap rakyat tak boleh mendominasi dan menggeser konsep demokrasi yang meletakkan rakyat sebagai subyek primer. Pewaspadaan terhadap beragam media dan akun online perlu ditingkatkan guna menghindari berkuasanya akun-akun hoax. Kekuatan akun yang tidak bertanggungjawab berpotensi menimbulkan hoaxcracy, yaitu pemerintahan yang terbentuk dari rekayasa akun produsen berita palsu (Allan FG, 2017). Rakyat yang seharusnya menjadi dewan juri dalam menilai dan menentukan pemenang ‘pentas pilkada’, justru dilumpuhkan pengaruh hoax. Alhasil, kontestasi Pilkada maupun Pemilu dimenangkan calon yang dihasilkan dari tipu muslihat atau rekayasa hoax.
Demokrasi bukan hanya cara, alat, atau proses, tetapi  nilai atau norma yang harus menjiwai dan mencerminkan keseluruhan proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Adnan Buyung Nasution, 2011:3. Oleh karena itu, rakyat bersama media massa yang profesional harus mampu mencegah timbulnya hoaxcracy ini. Partisipasi media dalam menyajikan informasi yang sehat dan akurat, disertai kecermatan rakyat dalam menerima dan menyebarkan informasi menjadi tindakan yang sangat bernilai dalam berdemokrasi.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Problematik Disharmoni Peraturan dan Kebijakan Pemerintah dalam Konteks Pengaruhnya Bagi Perekonomian Nasional

Pengantar I mpor garam  di awal Tahun 2018 lalu sempat menuai polemik  setelah pemerintah menetapkan P eraturan Pemerintah  No mor  9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri  (PP 9/2018) .   Selain untuk melaksanakan amanat U ndang-Undang  No mor  3 Tahun 2014 tentang Perindustrian  (UU 3/2014) , PP 9/2018 tersebut  ternyata  untuk melegitimasi penerbitan izin impor komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri oleh Menteri Perdagangan pada  4  Januari 2018 . [1] Penerbitan PP 9/2018 tidak hanya menimbulkan persoalan ekonomi, mengingat karut marut lonjakan impor garam untuk memenuhi permintaan garam industri dalam negeri pada satu sisi, dan sesak nafasnya produksi garam petani dalam negeri pada sisi yang lain. Secara hukum, penerbitan PP 9/2018  ini  juga menjadi preseden buruk bagi penataan...
Baca selengkapnya

INI CERITAKU, MANA CERITAMU ?

INI CERITAKU, MANA CERITAMU ??? Assalamu’alaikum wr.wb. Mungkin bermanfaat bagi adik-adik yg sedang dlm kegalauan memikirkan rencana kuliah setelah SLTA. Perkenalkan nama ku Yuniar Riza Hakiki, Nggak banyak basa-basi yaa kawan, aku ingin share pengalamanku selama bertransisi dr seorang “siswa” menjadi “mahasiswa”. tak terbayang fikiran sedikit pun untuk menjadi “mahasiswa”. sewaktu kelas XII, fikiran ku hanya terjurus kalau sudah lulus SMA aku ingin menjadi “Praja” istilah orang yg belajar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Yaa, siapapun yg bertanya ku jawab setelah lulus SMA aku ingin belajar di situ. Saat hiruk-pikuk pendaftaran Perguruan Tinggi, aku menyiapkan planning B, selain berniat daftar di institut itu aku juga daftar di Perguruan Tinggi Negeri. Karena dg mendapat sekolah kedinasan ataupun sekolah negeri biasanya seorang siswa lebih disanjung & amat dihargai oleh banyak orang, terutama guruku SMA. Sambil menunggu jadwal pendaftaran IPDN, aku mendaftar juga di...
Baca selengkapnya

PILKADA DAN CAKADA TERSANGKA

Beberapa hari yang lalu salah satu Calon Gubernur DKI Jakarta ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim POLRI atas dugaan melakukan tindak pidana penistaan agama. Dengan ini masyarakat DKI Jakarta dihadapkan pada pilihan calon kepala daerah yang salah satunya sedang berstatus tersangka. Penulis tidak akan mempersoalkan status tersangka calon yang bersangkutan, melainkan akan membahas mengenai ketentuan yang mengatur status penetapan calon kepala daerah yang sedang berstatus sebagai tersangka. Pembahasan ini didorong atas sejumlah respon dan pertanyaan publik terhadap status tersangka calon kepala daerah/wakil kepala daerah dalam proses pilkada . Pilkada merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi. Makna terpenting dalam demokrasi bukan sekedar terpilihnya calon yang hendak dipilih dalam kontestasi politik semata, melainkan benar-benar untuk menghasilkan proses yang demokratis dan menghasilkan kontestan pemilu yang absah dan berintegritas. Tujuan esensial pemilu sebagai...
Baca selengkapnya