KISRUH LARANGAN EKS NAPI KORUPSI NYALEG

Artikel ini terbit dalam Surat Kabar Kedaulatan Rakyat 4 Juli 2018

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota pada 30 Juni 2018 lalu. Setelah melalui perseteruan silang pendapat, PKPU tetap diberlakukan tanpa melalui pengundangan oleh Kemenkumham RI. Ketentuan yang ramai diperbincangkan ialah Pasal 7 ayat (1) huruf h PKPU 20/2018. Pasal tersebut mengatur persyaratan yang harus dipenuhi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota yaitu bukan merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi. Padahal, persyaratan tersebut tidak diatur dalam UU 7/2017.
Polemik PKPU 20/2018 semakin mengemuka lantaran tidak diberlakukan berdasar UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jika merujuk Pasal 87 UU 12/2011, waktu mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikatnya suatu peraturan perundang-undangan memang bergantung pada tanggal diundangkannya. Menurut penulis, tidak adanya ketentuan yang eksplisit mengatur keharusan ‘pengundangan’ peraturan perundang-undangan diluar yang disebut dalam Pasal 7 UU 12/2011 inilah yang memicu perbedaan bahkan penyimpangan dalam pemberlakuan dan penentuan kekuatan mengikatnya. Peraturan Mahkamah Konstitusi misalnya, diberlakukan hanya dengan penetapan ketua MK tanpa melalui pengundangan oleh Kemenkumham RI.
Setengah Hati
Upaya KPU mencegah bakal calon anggota legislatif dari mantan terpidana kejahatan luar biasa terkesan setengah hati. Tidak seluruh kejahatan yang terkualifikasi sebagai kejahatan luar biasa menjadi materi pengaturannya. Seperti, kejahatan terorisme, kejahatan HAM, hingga pengkhianatan terhadap negara. Padahal penanganan kejahatan-kejahatan tersebut mestinya juga perlu dilakukan dengan membatasi hak politik mantan pelakunya untuk mencalonkan diri sebagai pejabat negara.
Kendati demikian, kejahatan yang menjadi perhatian publik dalam PKPU 20/2018 ini hanya “korupsi”, lantaran kejahatan luar biasa yang berpotensi besar dilakukan oleh anggota dewan memang korupsi. Untuk itu sebagian kalangan menilai upaya KPU membersihkan lembaga legislatif dari sarang koruptor telah tepat. Bahkan dinilai progresif lantaran tekad memunculkan norma baru yang tidak diatur dalam peraturan diatasnya ini dianggap sebagai terobosan hukum.
Namun, karena persyaratan tersebut bersifat membatasi hak politik warga negara yang telah selesai menjalani pidana, menurut penulis tidak tepat jika diatur melalui PKPU. Bahkan penetapannya yang melampaui wewenang KPU mengingat kewenangannya sebatas menetapkan peraturan pelaksana penyelenggaraan Pemilu ini berkontribusi merusak sistem perundang-undangan di Indonesia. KPU seharusnya tidak membuat norma baru diluar peraturan diatasnya, apalagi memuat pembatasan hak asasi manusia yang mestinya hanya dapat dilakukan dengan Undang-Undang (Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945).
Efektifitas
Ketentuan tersebut juga belum tentu efektif, lantaran berpotensi diuji ke Mahkamah Agung (MA) terhadap Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017. Karena, Pasal 240 ayat (1) huruf g telah mengecualikan pelarangan bagi mantan terpidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang ingin mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif, selama yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik atas status mantan terpidananya. Sehingga mantan terpidana kejahatan apapun asalkan terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, sesungguhnya tetap diakomodasi sebagai bakal calon.
Upaya ini juga belum tentu efektif sebagai langkah memberantas korupsi. Sebab kejahatan korupsi tidak seluruhnya dipicu oleh tindakan berulang (residivis). Residivis pelaku korupsi sebagaimana dirilis Indonesia Corruption Watch (ICW) sejauh ini hanya ada 3 (tiga) pelaku, yakni mantan Bupati Hulu Sungai Tengah, mantan Ketua DPRD Jawa Timur, dan mantan Ketua Koni Samarinda. Artinya, pemicu tingginya kejahatan korupsi sejatinya bukan karena residivis.
Eric Chang dan Miriam Golden berdasar hasil studi di 40 negara dan di 32 daerah pemilihan (dapil) di Italia menyimpulkan bahwa sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka yang dikombinasikan dengan dapil besar (melampaui 15 kursi per dapil) sangat rentan timbul korupsi (Harun Husein, 2014). Temuan tersebut beralasan, lantaran sistem daftar terbuka mengharuskan setiap calon mendapat suara yang besar untuk dinyatakan terpilih sekalipun dengan dana yang besar. Pengeluaran dana yang besar inilah yang kemudian berdampak pada perilaku koruptif. Dengan demikian, sistem pemilu sesungguhnya juga perlu ditata sebagai langkah pemberantasan korupsi di Indonesia.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Problematik Disharmoni Peraturan dan Kebijakan Pemerintah dalam Konteks Pengaruhnya Bagi Perekonomian Nasional

Pengantar I mpor garam  di awal Tahun 2018 lalu sempat menuai polemik  setelah pemerintah menetapkan P eraturan Pemerintah  No mor  9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri  (PP 9/2018) .   Selain untuk melaksanakan amanat U ndang-Undang  No mor  3 Tahun 2014 tentang Perindustrian  (UU 3/2014) , PP 9/2018 tersebut  ternyata  untuk melegitimasi penerbitan izin impor komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri oleh Menteri Perdagangan pada  4  Januari 2018 . [1] Penerbitan PP 9/2018 tidak hanya menimbulkan persoalan ekonomi, mengingat karut marut lonjakan impor garam untuk memenuhi permintaan garam industri dalam negeri pada satu sisi, dan sesak nafasnya produksi garam petani dalam negeri pada sisi yang lain. Secara hukum, penerbitan PP 9/2018  ini  juga menjadi preseden buruk bagi penataan...
Baca selengkapnya

INI CERITAKU, MANA CERITAMU ?

INI CERITAKU, MANA CERITAMU ??? Assalamu’alaikum wr.wb. Mungkin bermanfaat bagi adik-adik yg sedang dlm kegalauan memikirkan rencana kuliah setelah SLTA. Perkenalkan nama ku Yuniar Riza Hakiki, Nggak banyak basa-basi yaa kawan, aku ingin share pengalamanku selama bertransisi dr seorang “siswa” menjadi “mahasiswa”. tak terbayang fikiran sedikit pun untuk menjadi “mahasiswa”. sewaktu kelas XII, fikiran ku hanya terjurus kalau sudah lulus SMA aku ingin menjadi “Praja” istilah orang yg belajar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Yaa, siapapun yg bertanya ku jawab setelah lulus SMA aku ingin belajar di situ. Saat hiruk-pikuk pendaftaran Perguruan Tinggi, aku menyiapkan planning B, selain berniat daftar di institut itu aku juga daftar di Perguruan Tinggi Negeri. Karena dg mendapat sekolah kedinasan ataupun sekolah negeri biasanya seorang siswa lebih disanjung & amat dihargai oleh banyak orang, terutama guruku SMA. Sambil menunggu jadwal pendaftaran IPDN, aku mendaftar juga di...
Baca selengkapnya

PILKADA DAN CAKADA TERSANGKA

Beberapa hari yang lalu salah satu Calon Gubernur DKI Jakarta ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim POLRI atas dugaan melakukan tindak pidana penistaan agama. Dengan ini masyarakat DKI Jakarta dihadapkan pada pilihan calon kepala daerah yang salah satunya sedang berstatus tersangka. Penulis tidak akan mempersoalkan status tersangka calon yang bersangkutan, melainkan akan membahas mengenai ketentuan yang mengatur status penetapan calon kepala daerah yang sedang berstatus sebagai tersangka. Pembahasan ini didorong atas sejumlah respon dan pertanyaan publik terhadap status tersangka calon kepala daerah/wakil kepala daerah dalam proses pilkada . Pilkada merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi. Makna terpenting dalam demokrasi bukan sekedar terpilihnya calon yang hendak dipilih dalam kontestasi politik semata, melainkan benar-benar untuk menghasilkan proses yang demokratis dan menghasilkan kontestan pemilu yang absah dan berintegritas. Tujuan esensial pemilu sebagai...
Baca selengkapnya