AKSESIBILITAS HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS

Artikel ini terbit dalam Surat Kabar Kedaulatan Rakyat 4 Desember 2017

Hari Disabilitas Internasional harus dijadikan refleksi bagi masyarakat terutama pemerintah dalam memperlakukan dan berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Saat ini pandangan umum terhadap penyandang disabilitas masih cenderung negatif dan pemenuhan hak-haknya yang masih terabaikan. “Penyandang disabilitas” atau sering juga disebut “difabel” merupakan istilah baru, yang dinilai lebih humanis sebagai pengganti istilah lama yakni “cacat” atau “tuna”. Munculnya disabilitas (dis-ability) ini sejatinya karena kegagalan lingkungan dan masyarakat saat merespon maupun memperlakukan orang-orang berkemampuan fisik atau mental yang berbeda dengan orang pada umumnya (UPIAS, 1976).
Suhu politik di Tahun 2019 demikian sudah terasa, segenap pemangku kebijakan tak boleh abai terhadap hak-hak politik bagi penyandang disabilitas, terutama haknya untuk dipilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Hak untuk dipilih ini belum menjadi perhatian serius dan belum masif dibicarakan publik. Padahal kehadiran penyandang disabilitas dalam sistem politik sangat berguna untuk mengajarkan kepada bangsa, betapa “perspektif disabilitas” yang bersisi “kemanusiaan” amat sangat penting (Ishak Salim, 2015).
Urgensi
Terdapat 3 (tiga) alasan yang mendasari urgensi pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk dipilih dalam Pemilu. Pertama, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yang menjamin persamaan akses bagi setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Ketentuan tersebut kemudian diterjemahkan dalam Pasal 13 huruf a UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, bahwa hak dipilih dalam jabatan publik merupakan salah satu hak politik bagi Penyandang Disabilitas.
Kedua, keterlibatan penyandang disabilitas dalam sistem politik diperlukan untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berimbang bagi setiap warga negara dengan berbagai latar belakang dan kondisi. Kekuatan dalam bersaing untuk mendapatkan, menghalangi akses dan kepentingan kelompok lain sangat diperlukan guna menghasilkan berimbangnya kebijakan (Thomas A. Birkland, 2015). Ketiga, sebagai sosialisasi terhadap publik bahwa penyandang disabilitas tak boleh dipandang sebelah mata karena kondisi yang dialaminya.
Perlu diketahui bahwa perjuangan pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas tidak berada diruang yang hampa. Penulis bersama tim peneliti menemukan sejumlah hambatan yang sangat menghalangi kemungkinan dipilihnya penyandang disabilitas dalam Pemilu (Dean Research Grant, 2016). Pertama, tingkat pendidikan penyandang disabilitas yang masih rendah. Diakui bahwa saat ini belum banyak penyandang disabilitas dapat mengakses dan lulus pendidikan tinggi. Kondisi ini berdampak pada kurangnya kepercayaan diri penyandang disabilitas untuk berkontestasi dalam Pemilu. Maka, kedepan perlu dukungan yuridis maupun politis agar akses penyandang disabilitas terhadap pendidikan ini semakin mudah dan optimal.
Kedua, perasaan malu pihak keluarga masih sering ditunjukkan dengan sikap tertutup dan mencegah anggota keluarga yang menyandang disabilitas untuk berinteraksi dengan masyarakat luas. Padahal sikap tersebut justru semakin memupuk tidak berkembangnya pengetahuan, kemampuan, pengalaman, serta eksistensi penyandang disabilitas itu sendiri. Oleh karena itu, keluarga juga sangat berperan penting untuk mendukung keterlibatan penyandang disabilitas dalam sistem politik.
Ketiga, belum optimalnya peran partai politik (parpol) dalam melakukan pendidikan dan rekrutmen kepemimpinan politik terhadap penyandang disabilitas. Sistem kaderisasi parpol untuk menghasilkan kader-kader penyandang disabilitas yang kompeten dan potensial menjadi pemangku kebijakan terbukti belum sepenuhnya berhasil. Hal itu ditunjukkan dengan belum adanya kader-kader penyandang disabilitas yang turut dibina dan dieksistensikan parpol diruang publik.
Kempat, penyandang disabilitas dengan finansial terbatas merasa keberatan apabila hendak maju menjadi calon legislatif. Sudah menjadi pandangan umum bahwa perpolitikan masa kini sangat mengedepankan kedekatan dengan pimpinan parpol, senioritas, elektabilitas, dan popularitas calon yang semuanya dikemas dalam bingkai finansial. Untuk memberi afirmasi terhadap penyandang disabilitas, maka sangat diperlukan upaya mengefisiensi besarnya biaya politik ini.
Pemilu 2019 harus mulai memberi ruang bagi penyandang disabilitas untuk terlibat dalam sistem politik. Mengingat bahwa upaya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas merupakan aktualisasi salah satu dasar bernegara, yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Tanggungjawab ini sejatinya berada pada segenap pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan demikian, tatanan masyarakat Indonesia yang inklusif nan sejahtera dapat segera diwujudkan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Problematik Disharmoni Peraturan dan Kebijakan Pemerintah dalam Konteks Pengaruhnya Bagi Perekonomian Nasional

Pengantar I mpor garam  di awal Tahun 2018 lalu sempat menuai polemik  setelah pemerintah menetapkan P eraturan Pemerintah  No mor  9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri  (PP 9/2018) .   Selain untuk melaksanakan amanat U ndang-Undang  No mor  3 Tahun 2014 tentang Perindustrian  (UU 3/2014) , PP 9/2018 tersebut  ternyata  untuk melegitimasi penerbitan izin impor komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri oleh Menteri Perdagangan pada  4  Januari 2018 . [1] Penerbitan PP 9/2018 tidak hanya menimbulkan persoalan ekonomi, mengingat karut marut lonjakan impor garam untuk memenuhi permintaan garam industri dalam negeri pada satu sisi, dan sesak nafasnya produksi garam petani dalam negeri pada sisi yang lain. Secara hukum, penerbitan PP 9/2018  ini  juga menjadi preseden buruk bagi penataan...
Baca selengkapnya

INI CERITAKU, MANA CERITAMU ?

INI CERITAKU, MANA CERITAMU ??? Assalamu’alaikum wr.wb. Mungkin bermanfaat bagi adik-adik yg sedang dlm kegalauan memikirkan rencana kuliah setelah SLTA. Perkenalkan nama ku Yuniar Riza Hakiki, Nggak banyak basa-basi yaa kawan, aku ingin share pengalamanku selama bertransisi dr seorang “siswa” menjadi “mahasiswa”. tak terbayang fikiran sedikit pun untuk menjadi “mahasiswa”. sewaktu kelas XII, fikiran ku hanya terjurus kalau sudah lulus SMA aku ingin menjadi “Praja” istilah orang yg belajar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Yaa, siapapun yg bertanya ku jawab setelah lulus SMA aku ingin belajar di situ. Saat hiruk-pikuk pendaftaran Perguruan Tinggi, aku menyiapkan planning B, selain berniat daftar di institut itu aku juga daftar di Perguruan Tinggi Negeri. Karena dg mendapat sekolah kedinasan ataupun sekolah negeri biasanya seorang siswa lebih disanjung & amat dihargai oleh banyak orang, terutama guruku SMA. Sambil menunggu jadwal pendaftaran IPDN, aku mendaftar juga di...
Baca selengkapnya

PILKADA DAN CAKADA TERSANGKA

Beberapa hari yang lalu salah satu Calon Gubernur DKI Jakarta ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim POLRI atas dugaan melakukan tindak pidana penistaan agama. Dengan ini masyarakat DKI Jakarta dihadapkan pada pilihan calon kepala daerah yang salah satunya sedang berstatus tersangka. Penulis tidak akan mempersoalkan status tersangka calon yang bersangkutan, melainkan akan membahas mengenai ketentuan yang mengatur status penetapan calon kepala daerah yang sedang berstatus sebagai tersangka. Pembahasan ini didorong atas sejumlah respon dan pertanyaan publik terhadap status tersangka calon kepala daerah/wakil kepala daerah dalam proses pilkada . Pilkada merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi. Makna terpenting dalam demokrasi bukan sekedar terpilihnya calon yang hendak dipilih dalam kontestasi politik semata, melainkan benar-benar untuk menghasilkan proses yang demokratis dan menghasilkan kontestan pemilu yang absah dan berintegritas. Tujuan esensial pemilu sebagai...
Baca selengkapnya