RUU PILKADA TIDAK LANGSUNG

Rancangan Undang-undang Pilkada Tidak Langsung (UUKADA) menuai kontroversi diberbagai pihak terutama pemerintah, DPR dan Rakyat sendiri. Berdasar informasi-informasi yang penulis dapatkan ada beberapa hal yang menyebabkan RUU ini di canangkan antara lain yang paling pokok adalah Penghematan biaya APBN yang dikeluarkan untuk pelaksanaan PILKADA langsung diberbagai daerah, memberantas adanya kecurangan penyalahgunaan Surat Suara di TPS dan memberantas adanya kampanye-kampanye yang money politic (politik uang). 
Meski pemilihan tidak langsung oleh DPRD tidak menyalahi Undang-Undang (menurut Gumawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri), coba kita fikirkan apabila PILKADA dilakukan tidak langsung oleh DPRD, apa dampak yang kemungkinan akan terjadi? Meski para wakil rakyat (DRPD) dipilih langsung oleh rakyat, secara 100% tidak akan menjamin mereka bekerja sesuai keinginan rakyat. Secara psikis mereka bekerja sudah bukan sebagai rakyat lagi, mereka adalah PEJABAT legislatif yang di beri gaji dan fasilitas-fasilitas pemerintah yang lain. Coba bandingkan dengan rakyat, kita (rakyat) bukan sebagai pejabat dan tidak di gaji dan diberi fasilitas-fasilitas. Sehingga apa yang dirasakan Anggota Dewan tidak sama dengan apa yang dirasakan Rakyat sebagai pemilihnya. Maksud penulis disini hanya membuka wacana bahwa pada kenyataannya seperti itu.
Kembali pada masalah UUKADA yang direncanakan akan dilakukan oleh DPRD, bisa jadi demokrasi yang telah lama dibangun oleh Indonesia akan bobrok. Karena apa, selama sistem dan cara yang dilakukan tidak sesuai dengan asas-asas Pemilihan Umum (Langsung,Umum,Bebas,Rahasia,Jujur dan Adil) maka substansi PEMILU/PILKADA tidak akan tercapai dengan baik. Mengapa penulis bilang bisa jadi demokrasi ini bobrok? Apabila DPRD dalam memilih Calon Kepala Daerah pada kenyataanya tidak sesuai dengan keinginan rakyat bukan kah rasa percaya rakyat kepada Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) akan menurun drastis bahkan tidak akan ada rasa percaya kepada pemerintah? Lalu siapa yang disalahkan? Mereka yang memilih (DPRD) atau mereka yang di pilih (Kepala Daerah) ? atau justru rakyat yang disalahkan, karena telah memilih wakil-wakilnya yang tidak bisa bekerja sesuai harapan.
Akan semakin bobrok bangsa ini apabila sistem yang digunakan disalahgunakan. Sebenarnya PILKADA yang dilakukan secara langsung oleh Rakyat maupun tidak langsung oleh DPRD jika sama-sama dilakukan dengan Kecurangan dan Penyuapan tidak memikirkan kualitas calon pemimpinnya ya sama saja. Karena mungkin bangsa kita haus akan uang, maka jika diperdaya oleh uang baik Anggota Dewan maupun Rakyat ya mau-mau saja. Sebab, jaman sekarang banyak cara yang dilakukan orang untuk memperoleh uang. Yaa tidak semua seperti itu, namun sepertinya banyak yang seperti itu. Sepertinya regenerasi pemerintahan dianggap sebagai pekerjaan berekonomi, barang siapa mempunyai modal yang besar ya mereka yang memperoleh keuntungan (menjadi pimpinan/pejabat) lalu bagaimana mereka mengembalikan modal ? tidak mungkin gaji selama 5 tahun akan mengembalikan modal, pasti dengan melalui jalan pintas lain (aksi tikus). 
Jika kita berfikir cerdas dan dengan perasaan, akan lebih baik jika sistem regenerasi pemerintahan dilakukan dengan baik tanpa adanya suap-menyuap / curang-mencurangi, dan untuk mendapatkan uang nanti setelah regenerasi pemerintah terwujud perbaiki perekonomiannya. Ekonomi yang baik, insyaallah kehidupan rakyat akan terjamin, Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan tinggi. Jika PAD tinggi maka gaji pejabat juga akan tinggi, jika perekonomian baik maka pendapatan masyarakat juga akan tinggi. Yang paling penting bagi siapapun jangan mengambil yang bukan haknya dan jangan menerima apapun jika akan berakibat merugikan.
Hanya sebatas opini saja, masalah RUU PILKADA tidak langsung selama dilakukan dengan bijaksana dan adil insyaallah akan baik. Karena sesuai amanat pancasila sila ke-4 memang dalam menentukan pemimpin yang hikmat dan bijaksana dilakukan secara permusyawaratan/perwakilan. Namun jika tidak dilaksanakan secara langsung juga tidak sesuai dengan Kedaulatan Rakyat, dimana kekuasaan yang tertinggi ditangan rakyat.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Problematik Disharmoni Peraturan dan Kebijakan Pemerintah dalam Konteks Pengaruhnya Bagi Perekonomian Nasional

Pengantar I mpor garam  di awal Tahun 2018 lalu sempat menuai polemik  setelah pemerintah menetapkan P eraturan Pemerintah  No mor  9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri  (PP 9/2018) .   Selain untuk melaksanakan amanat U ndang-Undang  No mor  3 Tahun 2014 tentang Perindustrian  (UU 3/2014) , PP 9/2018 tersebut  ternyata  untuk melegitimasi penerbitan izin impor komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri oleh Menteri Perdagangan pada  4  Januari 2018 . [1] Penerbitan PP 9/2018 tidak hanya menimbulkan persoalan ekonomi, mengingat karut marut lonjakan impor garam untuk memenuhi permintaan garam industri dalam negeri pada satu sisi, dan sesak nafasnya produksi garam petani dalam negeri pada sisi yang lain. Secara hukum, penerbitan PP 9/2018  ini  juga menjadi preseden buruk bagi penataan...
Baca selengkapnya

INI CERITAKU, MANA CERITAMU ?

INI CERITAKU, MANA CERITAMU ??? Assalamu’alaikum wr.wb. Mungkin bermanfaat bagi adik-adik yg sedang dlm kegalauan memikirkan rencana kuliah setelah SLTA. Perkenalkan nama ku Yuniar Riza Hakiki, Nggak banyak basa-basi yaa kawan, aku ingin share pengalamanku selama bertransisi dr seorang “siswa” menjadi “mahasiswa”. tak terbayang fikiran sedikit pun untuk menjadi “mahasiswa”. sewaktu kelas XII, fikiran ku hanya terjurus kalau sudah lulus SMA aku ingin menjadi “Praja” istilah orang yg belajar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Yaa, siapapun yg bertanya ku jawab setelah lulus SMA aku ingin belajar di situ. Saat hiruk-pikuk pendaftaran Perguruan Tinggi, aku menyiapkan planning B, selain berniat daftar di institut itu aku juga daftar di Perguruan Tinggi Negeri. Karena dg mendapat sekolah kedinasan ataupun sekolah negeri biasanya seorang siswa lebih disanjung & amat dihargai oleh banyak orang, terutama guruku SMA. Sambil menunggu jadwal pendaftaran IPDN, aku mendaftar juga di...
Baca selengkapnya

PILKADA DAN CAKADA TERSANGKA

Beberapa hari yang lalu salah satu Calon Gubernur DKI Jakarta ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim POLRI atas dugaan melakukan tindak pidana penistaan agama. Dengan ini masyarakat DKI Jakarta dihadapkan pada pilihan calon kepala daerah yang salah satunya sedang berstatus tersangka. Penulis tidak akan mempersoalkan status tersangka calon yang bersangkutan, melainkan akan membahas mengenai ketentuan yang mengatur status penetapan calon kepala daerah yang sedang berstatus sebagai tersangka. Pembahasan ini didorong atas sejumlah respon dan pertanyaan publik terhadap status tersangka calon kepala daerah/wakil kepala daerah dalam proses pilkada . Pilkada merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi. Makna terpenting dalam demokrasi bukan sekedar terpilihnya calon yang hendak dipilih dalam kontestasi politik semata, melainkan benar-benar untuk menghasilkan proses yang demokratis dan menghasilkan kontestan pemilu yang absah dan berintegritas. Tujuan esensial pemilu sebagai...
Baca selengkapnya