DEMOKRASI PASCA PENGESAHAN RUU PILKADA OLEH DPRD

           Setelah RUU PILKADA disahkan oleh DPR melalui jalan votting menjadi UU PILKADA tentang pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) oleh DPRD. Penulis tertarik untuk membahas bagaimana Demokrasi yang telah diperjuangkan dan dibangun pasca reformasi 1998 akan mulai ditumbangkan lagi pada era ini. Demokrasi di Indonesia telah menduduki peringkat 3 dunia. Menurut penulis tolok ukur yang digunakan untuk memberi peringkat tersebut adalah sejauh mana rakyat turut terlibat dalam menentukan pemerintahan. Karena jika berdasar bagaimana demokrasi itu dijalankan sesuai etika-etika demokrasi tidak akan Indonesia menduduki peringkat ketiga.
Kembali pada permasalahan bagaimana demokrasi akan berjalan pasca pengesahan UU PILKADA melalui DPRD. Coba kita flash back keadaan demokrasi sebelum reformasi, dimana pemilihan pimpinan pemerintahan dilakukan oleh DPR/DPRD. Jadi, pada dasarnya pengesahan RUU PILKADA  oleh DPRD itu mengembalikan lagi sistem pada masa orde baru, sama artinya mengkhianati perjuangan yang telah dicapai pada masa reformasi. Dampak yang jelas-jelas bakal terjadi antara lain, rakyat akan kehilangan haknya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi (kedaulatan rakyat), rakyat kehilangan hak partisipasi demokrasinya, timbulnya rasa semakin tidak percayanya rakyat terhadap pemerintahan (legislatif dan eksekutif) apabila kepala pemerintah daerah yang dipilih oleh anggota DPRD tidak mampu menjalankan pemerintahan sesuai kehendak rakyat.
Hal tersebut rentan akan menimbulkan konflik vertikal, yang terjadi seperti pada masa reformasi. Disebabkan hal tersebut rakyat yang merasa haknya dirampas, akan semakin bertindak agresif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan ini justru akan menghambat proses pembangunan nasional. Mengamati hal tersebut, penulis tidak optimis terhadap pelaksanaan UU PILKADA tersebut. Tidak akan mendidik rakyat untuk selalu berpartisipasi dalam pembangunan namun justru akan menjadikan rakyat selalu kontra dan menentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Karena apa, Pemerintah Daerah cenderung akan lebih bertanggung jawab terhadap pemilihnya (DPRD) dari pada kepada rakyat. Meski DPRD merupakan jelmaan rakyat (perwakilan rakyat) namun tidak akan semaksimal itu paradigma DPRD sebagai jelmaan rakyat. Karena DPRD adalah pejabat legislatif, rakyat adalah rakyat bukan pejabat.
Menurut penulis, kebijakan semacam ini merupakan semacam permainan. Mengembalikan sesuatu dengan mudah tanpa memikirkan bagaimana hal tersebut diperjuangkan. Lebih baik memperbaiki sistem demokrasi yang telah dibangun sejak reformasi tersebut dari pada harus mengubah/mengembalikan suatu yang sudah diperjuangkan tersebut.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Problematik Disharmoni Peraturan dan Kebijakan Pemerintah dalam Konteks Pengaruhnya Bagi Perekonomian Nasional

Pengantar I mpor garam  di awal Tahun 2018 lalu sempat menuai polemik  setelah pemerintah menetapkan P eraturan Pemerintah  No mor  9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri  (PP 9/2018) .   Selain untuk melaksanakan amanat U ndang-Undang  No mor  3 Tahun 2014 tentang Perindustrian  (UU 3/2014) , PP 9/2018 tersebut  ternyata  untuk melegitimasi penerbitan izin impor komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri oleh Menteri Perdagangan pada  4  Januari 2018 . [1] Penerbitan PP 9/2018 tidak hanya menimbulkan persoalan ekonomi, mengingat karut marut lonjakan impor garam untuk memenuhi permintaan garam industri dalam negeri pada satu sisi, dan sesak nafasnya produksi garam petani dalam negeri pada sisi yang lain. Secara hukum, penerbitan PP 9/2018  ini  juga menjadi preseden buruk bagi penataan...
Baca selengkapnya

INI CERITAKU, MANA CERITAMU ?

INI CERITAKU, MANA CERITAMU ??? Assalamu’alaikum wr.wb. Mungkin bermanfaat bagi adik-adik yg sedang dlm kegalauan memikirkan rencana kuliah setelah SLTA. Perkenalkan nama ku Yuniar Riza Hakiki, Nggak banyak basa-basi yaa kawan, aku ingin share pengalamanku selama bertransisi dr seorang “siswa” menjadi “mahasiswa”. tak terbayang fikiran sedikit pun untuk menjadi “mahasiswa”. sewaktu kelas XII, fikiran ku hanya terjurus kalau sudah lulus SMA aku ingin menjadi “Praja” istilah orang yg belajar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Yaa, siapapun yg bertanya ku jawab setelah lulus SMA aku ingin belajar di situ. Saat hiruk-pikuk pendaftaran Perguruan Tinggi, aku menyiapkan planning B, selain berniat daftar di institut itu aku juga daftar di Perguruan Tinggi Negeri. Karena dg mendapat sekolah kedinasan ataupun sekolah negeri biasanya seorang siswa lebih disanjung & amat dihargai oleh banyak orang, terutama guruku SMA. Sambil menunggu jadwal pendaftaran IPDN, aku mendaftar juga di...
Baca selengkapnya

PILKADA DAN CAKADA TERSANGKA

Beberapa hari yang lalu salah satu Calon Gubernur DKI Jakarta ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim POLRI atas dugaan melakukan tindak pidana penistaan agama. Dengan ini masyarakat DKI Jakarta dihadapkan pada pilihan calon kepala daerah yang salah satunya sedang berstatus tersangka. Penulis tidak akan mempersoalkan status tersangka calon yang bersangkutan, melainkan akan membahas mengenai ketentuan yang mengatur status penetapan calon kepala daerah yang sedang berstatus sebagai tersangka. Pembahasan ini didorong atas sejumlah respon dan pertanyaan publik terhadap status tersangka calon kepala daerah/wakil kepala daerah dalam proses pilkada . Pilkada merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi. Makna terpenting dalam demokrasi bukan sekedar terpilihnya calon yang hendak dipilih dalam kontestasi politik semata, melainkan benar-benar untuk menghasilkan proses yang demokratis dan menghasilkan kontestan pemilu yang absah dan berintegritas. Tujuan esensial pemilu sebagai...
Baca selengkapnya