TINJAUAN KONSTITUSIONAL PEMBANGUNAN EKONOMI

Artikel ini dimuat dalam Surat Kabar Harian Bernas 17 April 2017

BERBICARA pembangunan ekonomi maka kita perlu melihat gejolak kebijakan pembangunan yang kini tengah terjadi di Indonesia. Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif tentu harus sinergis dalam merumuskan kebijakan yang terbaik bagi rakyatnya. Meski kebhinnekaan kepentingan tak dapat dihiraukan, namun mengagregasi kepentingan merupakan hal yang niscaya untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
Salah satu strategi dalam mengagregasi kepentingan tersebut ialah kompromi politis yang kemudian dituangkan dalam suatu kebijakan (Politik hukum). Politik hukum ini merupakan kebijakan dalam melakukan pilihan tentang hukum-hukum (kebijakan) yang akan diberlakukan sekaligus yang akan tidak diberlakukan (dicabut), dimana kesemuanya itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 (Mahfud MD:2014).
Pembangunan pabrik semen di Rembang harus menjadi salah satu perhatian & pertimbangan serius pemerintah dalam menentukan kebijakan ekonomi yang pro rakyat dan pro pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Kasus tersebut berawal dari diterbitkannya Izin lingkungan Pembangunan & Pertambangan oleh Gubernur Jawa Tengah kepada PT Semen Indonesia. Namun demikian izin tersebut menuai protes warga lantaran pembangunan pabrik & pertambangan dinilai dapat merusak kegiatan pertanian warga.
Kasus pembangunan pabrik semen di Rembang merupakan salah satu dari sekian problematika pembangunan yang mengancam keberlangsungan hidup rakyat dan kelestarian lingkungan. Tahun 2010 kasus serupa pernah terjadi di Bima NTB, bermula dari dikeluarkannya Izin Eksplorasi Pertambangan Emas di Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu oleh Bupati Bima. Izin tersebut diberikan kepada 2 perusahaan tambang, yaitu PT Sumber Mineral Nusantara dan PT Indo Mineral Citra Persada seluas 24.980 hektar. Warga yang mayoritas berasal dari Kecamatan Lambu menuntut agar izin usaha pertambangan (IUP) bagi PT SMN dicabut karena pertambangan emas dinilai dapat merusak sumber mata air warga.
Kebijakan pembangunan yang kini dipilih tampaknya hanya cenderung berorientasi pada keuntungan yang sebesar-besarnya (profit oriented) bahkan kian hari kian mengabaikan nasib rakyat dan kelestarian lingkungan (benefit oriented). Kebijakan semacam ini nyatanya berimplikasi pada semakin menurunnya kualitas pembangunan itu sendiri. Betapa tidak, sering kali rakyat dan lingkungan menjadi korban eksploitasi. Oleh karena itu, Pemerintah harus mengevaluasi kebijakan pembangunan ekonomi yang semula berorientasi pada keuntungan yang sebesar-besarnya menjadi pembangunan yang berorientasi pada kemakmuran rakyat dan kelestarian lingkungan yang sebesar-besarnya.
Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 tegas menyatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Artinya, pembangunan ekonomi nasional tidak boleh jauh bahkan mengabaikan prinsip-prinsip tersebut. Apabila pemerintah masih bersikukuh mengeluarkan kebijakan ekonomi yang jauh dari prinsip-prinsip tersebut maka dapat dipastikan lembaga peradilan tidak segan-segan akan membatalkan produk hukum tersebut.
Selain itu, kebijakan pembangunan ekonomi nasional harus memperhatikan konsep pembangunan yang tidak hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi saja, melainkan juga harus mengedepankan pemerataan. Sehingga pilihan pembangunan pabrik semen di Jawa hendaknya perlu dikaji, lantaran menunjukkan konsep pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dengan pulau Jawa sebagai sentralnya (Jawasentris). Dengan mengevaluasi kebijakan pembangunan ekonomi, maka penulis optimis arah pembangunan ekonomi akan lebih responsif terhadap apa yang sebenarnya dibutuhkan rakyat dan kebermanfaatannya dapat dirasakan bagi generasi masa kini maupun generasi di masa mendatang.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Problematik Disharmoni Peraturan dan Kebijakan Pemerintah dalam Konteks Pengaruhnya Bagi Perekonomian Nasional

Pengantar I mpor garam  di awal Tahun 2018 lalu sempat menuai polemik  setelah pemerintah menetapkan P eraturan Pemerintah  No mor  9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri  (PP 9/2018) .   Selain untuk melaksanakan amanat U ndang-Undang  No mor  3 Tahun 2014 tentang Perindustrian  (UU 3/2014) , PP 9/2018 tersebut  ternyata  untuk melegitimasi penerbitan izin impor komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri oleh Menteri Perdagangan pada  4  Januari 2018 . [1] Penerbitan PP 9/2018 tidak hanya menimbulkan persoalan ekonomi, mengingat karut marut lonjakan impor garam untuk memenuhi permintaan garam industri dalam negeri pada satu sisi, dan sesak nafasnya produksi garam petani dalam negeri pada sisi yang lain. Secara hukum, penerbitan PP 9/2018  ini  juga menjadi preseden buruk bagi penataan...
Baca selengkapnya

INI CERITAKU, MANA CERITAMU ?

INI CERITAKU, MANA CERITAMU ??? Assalamu’alaikum wr.wb. Mungkin bermanfaat bagi adik-adik yg sedang dlm kegalauan memikirkan rencana kuliah setelah SLTA. Perkenalkan nama ku Yuniar Riza Hakiki, Nggak banyak basa-basi yaa kawan, aku ingin share pengalamanku selama bertransisi dr seorang “siswa” menjadi “mahasiswa”. tak terbayang fikiran sedikit pun untuk menjadi “mahasiswa”. sewaktu kelas XII, fikiran ku hanya terjurus kalau sudah lulus SMA aku ingin menjadi “Praja” istilah orang yg belajar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Yaa, siapapun yg bertanya ku jawab setelah lulus SMA aku ingin belajar di situ. Saat hiruk-pikuk pendaftaran Perguruan Tinggi, aku menyiapkan planning B, selain berniat daftar di institut itu aku juga daftar di Perguruan Tinggi Negeri. Karena dg mendapat sekolah kedinasan ataupun sekolah negeri biasanya seorang siswa lebih disanjung & amat dihargai oleh banyak orang, terutama guruku SMA. Sambil menunggu jadwal pendaftaran IPDN, aku mendaftar juga di...
Baca selengkapnya

PILKADA DAN CAKADA TERSANGKA

Beberapa hari yang lalu salah satu Calon Gubernur DKI Jakarta ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim POLRI atas dugaan melakukan tindak pidana penistaan agama. Dengan ini masyarakat DKI Jakarta dihadapkan pada pilihan calon kepala daerah yang salah satunya sedang berstatus tersangka. Penulis tidak akan mempersoalkan status tersangka calon yang bersangkutan, melainkan akan membahas mengenai ketentuan yang mengatur status penetapan calon kepala daerah yang sedang berstatus sebagai tersangka. Pembahasan ini didorong atas sejumlah respon dan pertanyaan publik terhadap status tersangka calon kepala daerah/wakil kepala daerah dalam proses pilkada . Pilkada merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi. Makna terpenting dalam demokrasi bukan sekedar terpilihnya calon yang hendak dipilih dalam kontestasi politik semata, melainkan benar-benar untuk menghasilkan proses yang demokratis dan menghasilkan kontestan pemilu yang absah dan berintegritas. Tujuan esensial pemilu sebagai...
Baca selengkapnya