KECERMATAN PEMILIH PEMULA DALAM PILKADA

Artikel ini terbit di Swara Mahasiswa Surat Kabar Kedaulatan Rakyat 24 Januari 2017

 Awal mula kehancuran adalah kesalahan dalam menentukan pilihan.
BERDASARKAN Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), Pilkada di 101 daerah pada 15 Februari 2017mendatang akan diikuti sebanyak 41.802.538 pemilih. Setelah dilakukan penelitian, sebanyak 2.236.672 adalah pemilih pemula. Kontribusi angka yang tidak kecil dalam menentukan arah pengelolaan daerah kedepannya. Oleh karena itu, kecermatan pemilih pemula sangat diperlukan dalam Pilkada esok.
Pemilih pemula harus cermat memahami permasalahan politik yang tengah terjadi di Indonesia. Seperti, fenomena politik dinasti, politik uang (money politics), kampanye dan provokasi bermuatan hoax, hingga beberapa regulasi tentang Pilkada. Berikut penulis akan sedikit menguraikan permasalahan yang kini kian mewabah dunia hukum dan politik.
Pertama, Politik dinasti rentan menimbulkan korupsi. Lantaran terjadi usaha dari kepala daerah yang bersangkutan untuk mempertahankan kekuasaan beserta para kerabat/keluarganya. Sehingga hal ini menutup akses kontestasi politik bagi orang lain. Meskipun orang lain berkualifikasi baik, transaksi politik (baca: suap) dengan penguasa sering kali diterapkan dalam pemerintahan yang dinasti.
Kedua, Politik uang merupakan musuh besar dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga harus diperangi oleh para pemilih. Langgengnya “politik uang” tidak akan mendidik proses demokrasi bagi pemilih. Pemilih hanya akan menerima pengaruh politik yang sifatnya instan (suap) dan akan terbuai dengan janji-janji politis. Selain itu, besarnya modal (dana) politik yang dikeluarkan pasangan calon (paslon) selama kampanye sangat potensial dikembalikan jika menduduki kursi kepala daerah dengan cara yang koruptif.
Ketiga, Pilkada pada rezim UU 10/2016 ini dapat diikuti oleh calon yang berstatus tersangka, terpidana percobaan, dan mantan narapidana.  Ketentuan ini memungkinkan pelaku korupsi atau pelaku tindak pidana lain dapat menjadi calon kepala daerah. Salah satu contohnya, calon bupati Sangihe Sulawesi Utara yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi APBD Talaud sebesar Rp. 7,76 miliar.
Keempat, Kampanye dan provokasi bermuatan hoax juga memerlukan kecermatan pemilih untuk memfilternya. Sering kali tim sukses suatu paslon menghujat dan menyebar informasi yang tidak benar tentang paslon pesaingnya. Validnya informasi tentang para paslon harus aktif ditelusuri oleh sejumlah pemilih pemula. Berbekal kecanggihan pemuda dalam menggunakan media, penulis optimis pemilih pemula akan aktif-selektif dalam membaca berita.
Mengamati fenomena tersebut, pemilih pemula harus lebih aktif dan cermat menelusuri para paslon. Pemilih pemula dapat memanfaatkan media cetak maupun elektronik untuk mengakses informasi seputar pilkada dan paslon. Selain itu, juga harus aktif mengikuti kampanye paslon, diskusi/sarasehan sesama pemilih, dan aktif menyaksikan debat terbuka paslon yang digelar KPUD. Melalui media tersebut pemilih pemula dapat mengenal para paslon dan dapat menganalisis informasi seputar paslon sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan politiknya. 
Awal mula kehancuran adalah kesalahan dalam menentukan pilihan. Oleh karena itu kontribusi para pemilih pemula untuk aktif berpartisipasi secara cermat pada Pilkada esok sangat penting untuk dilakukan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Problematik Disharmoni Peraturan dan Kebijakan Pemerintah dalam Konteks Pengaruhnya Bagi Perekonomian Nasional

Pengantar I mpor garam  di awal Tahun 2018 lalu sempat menuai polemik  setelah pemerintah menetapkan P eraturan Pemerintah  No mor  9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri  (PP 9/2018) .   Selain untuk melaksanakan amanat U ndang-Undang  No mor  3 Tahun 2014 tentang Perindustrian  (UU 3/2014) , PP 9/2018 tersebut  ternyata  untuk melegitimasi penerbitan izin impor komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri oleh Menteri Perdagangan pada  4  Januari 2018 . [1] Penerbitan PP 9/2018 tidak hanya menimbulkan persoalan ekonomi, mengingat karut marut lonjakan impor garam untuk memenuhi permintaan garam industri dalam negeri pada satu sisi, dan sesak nafasnya produksi garam petani dalam negeri pada sisi yang lain. Secara hukum, penerbitan PP 9/2018  ini  juga menjadi preseden buruk bagi penataan...
Baca selengkapnya

INI CERITAKU, MANA CERITAMU ?

INI CERITAKU, MANA CERITAMU ??? Assalamu’alaikum wr.wb. Mungkin bermanfaat bagi adik-adik yg sedang dlm kegalauan memikirkan rencana kuliah setelah SLTA. Perkenalkan nama ku Yuniar Riza Hakiki, Nggak banyak basa-basi yaa kawan, aku ingin share pengalamanku selama bertransisi dr seorang “siswa” menjadi “mahasiswa”. tak terbayang fikiran sedikit pun untuk menjadi “mahasiswa”. sewaktu kelas XII, fikiran ku hanya terjurus kalau sudah lulus SMA aku ingin menjadi “Praja” istilah orang yg belajar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Yaa, siapapun yg bertanya ku jawab setelah lulus SMA aku ingin belajar di situ. Saat hiruk-pikuk pendaftaran Perguruan Tinggi, aku menyiapkan planning B, selain berniat daftar di institut itu aku juga daftar di Perguruan Tinggi Negeri. Karena dg mendapat sekolah kedinasan ataupun sekolah negeri biasanya seorang siswa lebih disanjung & amat dihargai oleh banyak orang, terutama guruku SMA. Sambil menunggu jadwal pendaftaran IPDN, aku mendaftar juga di...
Baca selengkapnya

PILKADA DAN CAKADA TERSANGKA

Beberapa hari yang lalu salah satu Calon Gubernur DKI Jakarta ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim POLRI atas dugaan melakukan tindak pidana penistaan agama. Dengan ini masyarakat DKI Jakarta dihadapkan pada pilihan calon kepala daerah yang salah satunya sedang berstatus tersangka. Penulis tidak akan mempersoalkan status tersangka calon yang bersangkutan, melainkan akan membahas mengenai ketentuan yang mengatur status penetapan calon kepala daerah yang sedang berstatus sebagai tersangka. Pembahasan ini didorong atas sejumlah respon dan pertanyaan publik terhadap status tersangka calon kepala daerah/wakil kepala daerah dalam proses pilkada . Pilkada merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi. Makna terpenting dalam demokrasi bukan sekedar terpilihnya calon yang hendak dipilih dalam kontestasi politik semata, melainkan benar-benar untuk menghasilkan proses yang demokratis dan menghasilkan kontestan pemilu yang absah dan berintegritas. Tujuan esensial pemilu sebagai...
Baca selengkapnya