KEBIJAKAN PENDANAAN PARPOL DARI APBN


Dalam negara demokrasi, Partai Politik (Parpol) merupakan salah satu basis penting untuk menyokong serta menjalankan proses demokratisasi. Abraham Lincoln menyatakan bahwa demokrasi adalah Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang mana antara Rakyat dengan Penguasa harus terdapat “jembatan” untuk menghubungkannya. Dalam demokrasi kontemporer, partai politik telah menjadi instrumen utama rakyat untuk berkompetisi dan mendapatkan kendali atas institusi-institusi politik.[1] Dengan adanya partai politik jabatan-jabatan politik yang semula menjadi semacam previllage  kelompok sosial tertentu menjadi dapat diakses dari dan oleh semua kalangan masyarakat tanpa melihat kelas dan stratifikasi sosial.[2]
            Indonesia sebagai negara yang bentuk pemerintahannya adalah demokrasi, kehadiran serta keberadaan parpol merupakan suatu hal yang penting. Dasar legitimasi yuridis parpol adalah pasal 28 UUD NRI 1945 yang pada prinsipnya menjamin atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya dengan diatur melalui undang-undang. Turunan dari pasal tersebut salah satunya adalah UU No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang secara konkret dalam pasal 1 angka 1 memberi definisi atas parpol, yakni organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
            Terdapat kalimat penting untuk digarisbawahi dari definisi parpol yang dinyatakan dalam pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2011 tersebut yakni keberadaan parpol untuk memperjuangakan  dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI. Sehingga keberadaan parpol tentu sangat diperlukan oleh negara, sebab memiliki peran strategis dalam rangka turut serta merealisasikan konsep demokrasi dan untuk memelihara keutuhan NKRI. Selaras dengan pernyataan Sigit Pamungkas dalam bukunya “Partai Politik, Teori dan Praktik di Indonesia”, bahwa partai politik sebagai sebuah organisasi untuk memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui penguasaan struktur kekuasaan dan kekuasaan itu diperoleh melalui keikutsertaannya didalam pemilihan umum.
Samuel Huntington menyatakan, dalam demokrasi modern karena peran parpol yang begitu penting dan memil iki pengaruh yang signifikan di masyarakat dan Negara sehingga Partai Politik perlu mendapat “Perhatian” dari Negara, salah satu bentuk perhatian ini adalah melalui “Pendanaan”. Di Indonesia, sebagaimana pasal 34 UU No. 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa keuangan partai politik bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan Pasal 23 Ayat 1 UUD NRI 1945 adalah “Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secar terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Mengingat peran/fungsi parpol sangat penting dalam proses demokrasi yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, untuk itu berbagai kalangan berpendapat bahwa parpol harus memperoleh salah satu sumber keuangan dari bantuan dana publik (APBN/APBD).
            Namun, dewasa ini parpol mengalami degradasi idealita dengan ditunjukkan tidak konsistennya parpol dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam proses demokrasi. Sehingga timbul reaksi dari berbagai kalangan terkait kebijakan pemerintah untuk mendanai parpol dari APBN. Adapun bentuk respon tersebut diantarannya adalah menilai tidak tepat jika parpol memperoleh bantuan dana dari APBN dikarenakan parpol tidak menunjukkan pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel bahkan cenderung korup. Disisi lain menganggap jika parpol tidak didanai dari APBN maka orientasi parpol justru tidak pro dengan orientasi negara melainkan cenderung terhadap siapa yang mendanai. Ada pula yang menganggap dengan tidak didanainya parpol dari APBN justru akan menyehatkan persaingan antar parpol berdasar kualitas bukan kuantitas (modal keuangan). Dari berbagai asumsi tersebut maka perlu kiranya dilakukan pembahasan untuk menimbang efektivitas pendanaan parpol dari APBN.

[1] Sigit Pamungkas. Partai Politik “Teori dan Praktik di Indonesia”. (Yogyakarta:Institute for Democracy and Welfarism,2011). hlm. 3
[2] Ibid. hlm.4

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Problematik Disharmoni Peraturan dan Kebijakan Pemerintah dalam Konteks Pengaruhnya Bagi Perekonomian Nasional

Pengantar I mpor garam  di awal Tahun 2018 lalu sempat menuai polemik  setelah pemerintah menetapkan P eraturan Pemerintah  No mor  9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri  (PP 9/2018) .   Selain untuk melaksanakan amanat U ndang-Undang  No mor  3 Tahun 2014 tentang Perindustrian  (UU 3/2014) , PP 9/2018 tersebut  ternyata  untuk melegitimasi penerbitan izin impor komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri oleh Menteri Perdagangan pada  4  Januari 2018 . [1] Penerbitan PP 9/2018 tidak hanya menimbulkan persoalan ekonomi, mengingat karut marut lonjakan impor garam untuk memenuhi permintaan garam industri dalam negeri pada satu sisi, dan sesak nafasnya produksi garam petani dalam negeri pada sisi yang lain. Secara hukum, penerbitan PP 9/2018  ini  juga menjadi preseden buruk bagi penataan...
Baca selengkapnya

INI CERITAKU, MANA CERITAMU ?

INI CERITAKU, MANA CERITAMU ??? Assalamu’alaikum wr.wb. Mungkin bermanfaat bagi adik-adik yg sedang dlm kegalauan memikirkan rencana kuliah setelah SLTA. Perkenalkan nama ku Yuniar Riza Hakiki, Nggak banyak basa-basi yaa kawan, aku ingin share pengalamanku selama bertransisi dr seorang “siswa” menjadi “mahasiswa”. tak terbayang fikiran sedikit pun untuk menjadi “mahasiswa”. sewaktu kelas XII, fikiran ku hanya terjurus kalau sudah lulus SMA aku ingin menjadi “Praja” istilah orang yg belajar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Yaa, siapapun yg bertanya ku jawab setelah lulus SMA aku ingin belajar di situ. Saat hiruk-pikuk pendaftaran Perguruan Tinggi, aku menyiapkan planning B, selain berniat daftar di institut itu aku juga daftar di Perguruan Tinggi Negeri. Karena dg mendapat sekolah kedinasan ataupun sekolah negeri biasanya seorang siswa lebih disanjung & amat dihargai oleh banyak orang, terutama guruku SMA. Sambil menunggu jadwal pendaftaran IPDN, aku mendaftar juga di...
Baca selengkapnya

PILKADA DAN CAKADA TERSANGKA

Beberapa hari yang lalu salah satu Calon Gubernur DKI Jakarta ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim POLRI atas dugaan melakukan tindak pidana penistaan agama. Dengan ini masyarakat DKI Jakarta dihadapkan pada pilihan calon kepala daerah yang salah satunya sedang berstatus tersangka. Penulis tidak akan mempersoalkan status tersangka calon yang bersangkutan, melainkan akan membahas mengenai ketentuan yang mengatur status penetapan calon kepala daerah yang sedang berstatus sebagai tersangka. Pembahasan ini didorong atas sejumlah respon dan pertanyaan publik terhadap status tersangka calon kepala daerah/wakil kepala daerah dalam proses pilkada . Pilkada merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi. Makna terpenting dalam demokrasi bukan sekedar terpilihnya calon yang hendak dipilih dalam kontestasi politik semata, melainkan benar-benar untuk menghasilkan proses yang demokratis dan menghasilkan kontestan pemilu yang absah dan berintegritas. Tujuan esensial pemilu sebagai...
Baca selengkapnya