Postingan

Menampilkan postingan dari November, 2016

PILKADA DAN CAKADA TERSANGKA

Beberapa hari yang lalu salah satu Calon Gubernur DKI Jakarta ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim POLRI atas dugaan melakukan tindak pidana penistaan agama. Dengan ini masyarakat DKI Jakarta dihadapkan pada pilihan calon kepala daerah yang salah satunya sedang berstatus tersangka. Penulis tidak akan mempersoalkan status tersangka calon yang bersangkutan, melainkan akan membahas mengenai ketentuan yang mengatur status penetapan calon kepala daerah yang sedang berstatus sebagai tersangka. Pembahasan ini didorong atas sejumlah respon dan pertanyaan publik terhadap status tersangka calon kepala daerah/wakil kepala daerah dalam proses pilkada . Pilkada merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi. Makna terpenting dalam demokrasi bukan sekedar terpilihnya calon yang hendak dipilih dalam kontestasi politik semata, melainkan benar-benar untuk menghasilkan proses yang demokratis dan menghasilkan kontestan pemilu yang absah dan berintegritas. Tujuan esensial pemilu sebagai...

PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PEMILU SERENTAK 2019

M. Agus Maulidi (2013) – M. Faisol Soleh (2014) – Yuniar Riza Hakiki (2014) PENDAHULUAN     Indonesia merupakan negara demokrasi berdasarkan hukum. Hal tersebut dijelaskan dan terakomodasi dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Layaknya sebuah negara demokrasi, eksistensi partai politik merupakan sebuah kebutuhan utama yang memainkan peranan penting sebagai penghubung antara pemerintah dan warga negara, terlebih melihat Indonesia yang mempunyai heterogenitas karakteristik warga negara yang sangat tinggi, sehingga menjadi dilema tersendiri bagi berjalannya sebuah demokrasi.[ Leslie Lipson, The Democratic Civilization, Feiffer and Simons, New York, 1964. hlm. 237-251] Peran sentral partai politik ini diwujudkan dalam berbagai bidang, seperti halnya melibatkan diri secara konstitusional sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) yang dijamin dalam UUD NRI 1945.     Pelaksanaan Pemilu dal...